Ekonomi Kelembagaan dan Sistem Ekonomi

Ekonomi kelembagaan yang telah berkembang di negara-negara kapitalis bertujuan agar dapat menerapkan prinsip kapitalisme. Ekonomi kelembagaan kapitalisme diciptakan guna untuk menajmin dan memberikan hak kepemilikan kepada masyarakat. Pada jangka panjang menjelaskan jika praktik-praktik yang dapat menghambat hak seseorang untuk mendapatkan hak kepemilikan privat dapat mengganggu kegiatan ekonomi secara menyeluruh dan menyebabkan disintensif pada pertumbuhan ekonomi.

Marx menyatakan jika perkembangan infrastruktur tidak selalu diikutti oleh penataan superstruktur dan hal tersebut masih terus terjadi sampai saat ini. Dengan adanya kritik tersebut, maka sistem ekonomi sosialis menggunakan faktor-faktor produksi dibawah kontrol negara. Keputusan dari produksi dan juga investasi bukan melalui pasar dan kapitalis, namun perencanaan terpusat yang berisikan target-target tingkat pertumbuhan ekonomi nasionaldan perangkat-perangkat yang dibutuhkan agar dapat mencapai tujuan.

Ekonomi kelembagaan pada sistem ekonomi sosialis dapat dikatakan lebih simple dibandingkan dengan sistem ekonomi kapitalis. Prinsip dari sistem ekonomi sosialis yaitu:

• ·         Negara menyiapkan seluruh regulasi yang diperlukan untuk dapat menggerakkan kegiatan ekonomi
• ·         Pelaku ekonomi tidak membuat kesepakatan dengan pelaku ekonomi yang lain, tetapi setiap pelaku tersebut membuat kontrak dengan negara sesuai aturan yang telah ditetapkan

Kapitalisme memiliki kedekatan pada korelasi kebebasan politik. Maka dari itu lah dianggap kondisi yang cukup penting dalam menuju kebebasan politik. Demokrasi sendiri diharapkan dapat memberikan pengaruh yang cukup positif pada kegiatan ekonomi. Terdapat beberapa variabel penting yang ada dalam demokrasi, yaitu hak kepemilikan dan kebebasan untuk memilih.

Sistem politik otoriter tidak memberikan celah pada kelompok sipil untuk dapat memberikan aspirasi politik dan kebebasan privat lainnya. Negara dalam sistem politik otoriter melakukan sebuah kontrol secara keseluruhan pada aspek kehidupan. Permintaan terhadap barang dan jasa dalam sistem otokrasi terbilang masih sederhana. Rezim yang ada pada otoriter sejalan pada aturan main yang digunakan dan sejalan dengan kemajuan tingkat kesejahteraan dan permintaan masyarakat meningkat.

Terdapat implikasi-implikasi dari liberalisasi, yaitu:

• ·         Efek penguatan pelaku ekonomi yang berskala besar untuk memengaruhi kehidupan dapat dengan mudah dibuktikan, khususnya kebijakan pemerintah.
• ·         Adanya keterbukaan pada sektor swasta  untuk membeli kebijakan pemerintah melalui politik uang.

Fungsi negara bukan hanya menghindari resesi ekonomi atau mengatasi praktik-praktik ekonomi yang dapat merugikam kepentingan pihak lain, tetapi dapat melindungi kepentingan rakyatnya sebagai komitmen sosial. Peran negara adalah membatasi pengaruh ekspansi korporasi besar yang dapat merugikan kepentingan publik dengan adanya beberapa regulasi yang dikeluarkan yang dapat meminimalisir keserakahan modal. Beda halnya dengan ekonomi kelembagaan, peran negara adalah untuk membentuk kerangka kelembagaan yang dapat mengatur hak kepemilikan, kegiatan ekonomi, penegakan, dan eksekusi hukum yang menghasilkan biaya transaksi.