Minggu, 25 September 2016

Paradigma Ekonoomi Kelembagaan

Ekonomi Kelembagaan memiliki latar belakang yang dapat disebut dengan Paradigma Ekonomi Kelembagaan. Paradigma itu sendiri menurut Robert Freidrichs, yaitu kumpulan tata nilai yang membentuk pola pikir seseorang sebagai titik tolak pandangannya sehingga terbentuk citra subjektif seseorang terhadap realita sehingga berujung pada ketentuan bagaimana cara untuk menangani realita tersebut. Jadi yang akan di bahas pada bab kali ini yaitu tentang bagaimana pola pikir atau pandangan para ilmuwan untuk menangani kasus-kasus yang terjadi pada ekonomi kelembagaan.

Perilaku Teknologis dan Ideologis
Dalam kaum neoklasik untuk dapat menganalisis ilmu ekonomi dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu :
  • Distribusi pendapatan
  • Struktur kekuasaan
  • Alokasi sumberdaya
  • Pertumbuhan kesempatan kerja, pendapatan produksi, dan harga
Berbeda dengan para ahli kelembagaan, untuk dapat menganalisis ilmu ekonomi dibagi menjadi tiga macam, yaitu :
  • Aturan main
  • Struktur kekuasaan
  • Proses terjadinya serta penyelesaian suatu konflik
Analisis yang dilakukan oleh kaum neoklasik, pada kenyataan di lapangan telah menimbulkan suatu masalah, seperti kehilangan solusi untuk dapat menyelesaikan masalah ekonomi yang timbul dan bertentangan pula pada ekonomi kelembagaan baru. Veblen memaparkan jika perilaku teknologis pada kelembagaan merupakan sebuah pedoman aliran kelembagaan itu sendiri. Kelembagaan itu disebut dengan perilaku masyarakat yang terpengaruh pada otoritas.

Realitas dan Evolusi
Realitas sosial merupakan sebuah perubahan yang terjadi pada ekonomi kelembagaan, yang dapat dikenal dengan sebuah sistem ekonomi. Analisis ekonomi pun memiliki tingkatan-tingkatan, yaitu berupa sebuah pandangan holistik, sistematis, serta evolusioner, seperti yang telah dipaparkan oleh Weber dan Harisson. Aliran kelembagaan pun dapat disebut dengan sifat yang holistik.

Metode Kualitatif (Partikularitas dan Subjektivitas)
Metode Kualitatif ini sendiri merupakan metode yang dapat memberikan solusi-solusi dengan adanya berbagai masalah yang timbul. Metode ini dapat mengidikasikan sebuah keterbatasan yang ada dan berkeyakinan jika yang terjadi pada fenomena sosial merupakan kejadian universal.

Nonprediktif (Nilai Guna dan Liabilitas Data)
Seperti yang telah dijelaskan, penelitian kualitatif dapat memberikan solusi pada masalah-masalah yang terjadi dan tidak ada peramalan apapun itu, tetapi sebaliknya pada penelitian kuantitatif, penelitian tersebut masih berupa peramalan-peramalan peristiwa yang akan muncul di masa depan.
Penelitian kualitatif memiliki beberapa alasan mengapa penelitian tersebut tidak melakukan sebuah peramalan, yaitu :
  • Tingkat filosofis watak seseorang tidak memiliki peluang untuk melakukan analisis penelitian sosial yang akan muncul
  • Pada sebuah penelitian yang memiliki nilai guna pada sisi tatanan pragmatis tidak untuk melakukan sebuah peramalan-peramalan, tetapi untuk melakukan sebuah pemahaman pada analisis ilmiah tersebut


#tugas3

Minggu, 18 September 2016

Pemaknaan Ekonomi Kelembagaan

Setiap ilmu memiliki makna-makna tersendiri. Contohnya saja ilmu Ekonomi Kelembagaan. Ilmu tersebut memiliki konsep, tujuan, atau pun manfaat bagi kegiatan ekonomi ataupun masyarakat. Disini saya akan menuliskan apa itu pemaknaan dari Ekonomi Kelembagaan.

Perilaku dan Nilai nilai Fundamental Manusia
Perilaku manusia dapat juga dikatakan dengan suatu kelembagaan. Bardhan pun mengungkapkan bahwa kelembagaan akan menjadi spesifik jika di artikan dengan aturan sosial yang ada serta adanya kesepakatan dan struktur kerangka kerja interaksi sosial. Manig mengungkapkan jika kelembagaan merupakan sistem nilai dan norma dalam masyarakat. Nort menambahkan jika kelembagaan merupakan aturan yang perilaku manusia itu sendiri telah dibatasi demi menjamin struktur ekonomi, politik, dan sosial.

Kelembagaan dibagi menjadi tiga, yaitu:

  1.  Formal : sistem ekonomi, politik, keamanan
  2. Informal : pengalaman, agama, nilai tradisional, dan faktor dari bentuk subyektif individu
  3. Mekanisme penegakan

Karakteristik umum dari kelembagaan yang di ungkapkan oleh Challen (2000:13-14), yaitu:

  1.  Secara sosial kelembagaan mendapat dukungan dan terorganisasi
  2. Kelembagaan memiliki sebuah aturan formal serta informal dan juga tata perilak
  3. Kelembagaan juga akan mengalami perubahan pada kegiatan yang telah dipandu
  4. Sebuah larangan dan persyaratan pun juga dimiliki kelembagaan

Solusi Pragmatis dan Evolusi Sistem Sosial
Resiprokal, merupakan hubungan yang terjadi antara kelembagaan dan ekonomi. Pembangunan ekonomi pun dapat mengubah kelembagaan. Berikut pemaparan yang disampaikan oleh Chang:

  1. Peningkatan kesejahteraan yang diakibatkan oleh pertumbuhan ekonomi
  2. Kesejahteraan yang lebih bagus atau lebih baik
Ekonomi kelembagaan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

  • Munculnya kritikan pada elemen normatif serta anggaran awal terhadap analisis ekonomi tradisinional
  • Adanya hubungan jaringan sosio-kultural yang merupakan sistem terbuka
  • Adanya proses dinamika pada ekonomi dan keterbelakangan pembangunan yang merupakan prinsip 'aliran sebab akibat'
Pada hakekatnya ekonomi neoklasik dan ekonomi kelembagaan meyakini mekanisme serta sistem insentif dan disintensif. Mereka juga yakin terhadap pasar tidak sempurna yang dapat di atasi.

Ekonomi Kelembagaan Baru
Ekonomi Kelembbagaan Baru (New Institutional Economic) yang telah dikembangkan sejak tahun 1930. Dalam hal ini pasar dapat berjalan jika dipengaruhi oleh:
  • Adanya koordinasi masyarakat yang telah disiapkan kelembagaan negara
  • Nonpasar yang terdapat hak kepemilikan
  • Adanya aturan umum
  • Adanya asosiasi serta perusahaan bisnis
  • dan aturan tata kelola
Dapat kita tarik kesimpulan bahwa salah satu ilmu yang digunakan pada Indonesia yaitu ilmu Ekonomi Kelembagaan. Ekonomi Kelembagaan itu sendiri mempelajari tentang apa saja masalah-masalah yang dihadapi pada sektor ekonomi tersebut. Pembangunan ekonomi pun memberikan prioritas pada kemajuan yang ditimbulkan.

#tugas2

Minggu, 11 September 2016

Pengertian Ekonomi Kelembagaan

  Ilmu ekonomi memiliki banyak cabang, salah satunya yaitu Ekonomi Kelembagaan (Institutional Economics). Kelembagaan itu sendiri menurut Ostrom, (1985-1986) memiliki definisi seperti aturan dan rambu-rambu sebagai panduan yang dipakai oleh para anggota suatu kelompok masyarakat untuk mengatur hubungan yang saling mengikat atau saling tergantung satu sama lain. Yang dimaksud dengan aturan-aturan tersebut adalah berupa aturan formal dan in-formal. Aturan formal itu sendiri seperti peraturan-peraturan, undang-undang, dan konstitusi. Jika in-formal berupa adat istiadat, norma sosial, konvensi, dan sistem nilai.
  Singkatnya pada Ekonomi Kelembagaan merupakan sebuah aturan bagi suatu masyarakat untuk mengatur kegiatan-kegiatan ekonomi baik itu mikro maupun makro. Ekonomi Kelembagaan itu sendiri muncul untuk mengisi atau mengkritisi beberapa asumsi klasik dan neo-klasik yang bertujuan untuk mengefisiensikan kedua asumsi tersebut, yaitu klasik dan neo-klasik. Maka dari itu sangatlah penting peran dari ilmu Ekonomi Kelembagaan.
  Ekonomi klasik mendefinisikan jika semua manusia bersifat rasional dan bekerja berdasar pada insentif ekonominya. Tetapi pada kenyataannya atau dalam prakteknya dalam faktor ekonomi, sosial maupun politik yang telah mempengaruhi manusia tersebut pada keputusan-keputusan ekonomi yang diambil. Ekonomi neo-klasik melihat suatu realita hanya pada sudut pandang permodelan yang telah disederhanakan dan bertumpu pada analisis kuantitatif. Maka dari itu terjadilah kegagalan pada aliran klasik dan neo-klasik.
  Ekonomi Kelembagaan dibagi menjadi 2 macam, yaitu Ekonomi Kelembagaan Lama dan Ekonomi Kelembagaan Baru. Ekonomi Kelembagaan Lama mengatakan bahwa asumsi dari klasik dan neo-klasik tidak ada benarnya atau menentang asumsi klasik dan neo-klasik tersebut. Jika Ekonomi Kelembagaan Baru mengakatan bahwa masih mempertimbangkan atau melihat pandangan dari asumsi klasik dan neo-klasik tersebut yang sekiranya masih dapat dipakai.
  Berikut merupakan tabel perbandingan antara aliran Ekonomi Klasik dan Ekonomi Kelembagaan
Uraian – elemen
Ekonomi Neoklasik
(Mainstream Economics
Ekonomi Kelembagaan
(Institutional Economics)
Pendekatan
Materialistik
Idealistik
Satuan Observasi
Komoditas dan Harga
Transaksi
Tujuan Individu
Diri sendiri (self interest)
Diri sendiri dan orang lain
Hubungan dengan ilmu-ilmu sosial lain
Hanya ilmu ekonomi saja
Hamper semua ilmu sosial
Konsep nilai
Nilai dalam pertukaran
Nilai dalam penggunaan
Konsep ekonomi
Mirip ilmu-ilmu alam
Pendekatan budaya
Falsafah
Pra-Dewey
Pasca-Dewey
Tingkah laku sosial
Percaya free will
Behaviorist
Postulat
Keseimbangan
Ketidakseimbangan
Fokus
Sebagian (particularism)
Kesluruhan (holism)
Metode ilmiah
Hampir pasti positif
Kebanyakan normatif
Data
Kebanyakan kuantitatif
Kebanyakan kualitatif
Sistem
Tertutup
Terbuka
Ekonometrika
Dipakai secara baik
Tidak/kadang dipakai
Visi ekonomi
Mengarah ke statis
Lebih kea rah dinamis
Peranan
Memberikan pilihan
Merekomendasi pilihan
Sikap terhadap kegiatan kolektif
Melawan
Tak dapat dihindari
Tokoh anutan dan idola
Adam Smith, Alfred Marshall
Thorstein B. Veblen, John R. Commons

  Ekonomi Kelembagaan Lama (Old Institutional Economics) yang beranggotakan Veblen, Commons, Mitchell, dan Clarence Ayres. Mereka mengkritik asumsi neo-klasik dikarenakan telah mengabaikan institusi, adanya rational maximizing self seeking behaviour of individuals, serta konsentrasi yang sangat berlebihan pada equilibrium. Ekonomi Kelembagaan Lama ini dibentuk pada abad ke-20.
  Ekonomi Kelembagaan Baru (New Institutional Economics), teori pada Ekonomi Kelembagaan Baru masih menggunakan asumsi dari neo-klasik. Teori ini dapat memecahkan masalah yang terjadi pada asumsi neo-klasik. Salah satu contohnya adalah adanya eksistensi suatu perusahaan sebagai sebuah organisasi administratif dan keuangan.
  Dalam kebijakan-kebijakan ekonomi sangat diperlukan peran dari Ekonomi Kelembagaan Baru, karena Ekonomi Kelembagaan Baru dapat memecahkan masalah yang ada dalam mekanisme pasar. Douglas C. North mengungkapkan bahwa Ekonomi Kelembagaan Baru masih menggunakan asumsi-asumsi neo-klasik tentang kelangkaan dan kompetisi. Sedangkan asumsi dari rasionalitas instrumental (instrumental rasionality) tidak digunakan.
  Karena banyaknya kendala-kendala yang terjadi pada pasar seperti market failure, maka Ekonomi Kelembagaan Baru memiliki beberapa kajian yaitu adanya kelembagaan non-pasar, seperti contohnya adalah hak kepemilikan, kontrak, partai revolutioner, dan lain-lain. Kendala tersebut muncul dikarenakan adanya eksternalitas produksi, asimetris informasi, dan public goods.
  Perbedaan dari Ekonomi Kelembagaan Lama dan Ekonomi Kelembagaan Baru adalah jika Ekonomi Kelembagaan Lama berfokuskan pada kebiasaan seseorang. Tetapi pada Ekonomi Kelembagaan Baru berfokuskan pada kendala-kendala yang terjadi dan memberikan solusinya.


Daftar Pustaka :
e-journal.uajy.ac.id/445/3/2EP17094.pdf
http://terunesupiandi.blogspot.co.id/2012/03/pembangunan-ekonomi-indonesia.html

http://hmjiespuinjkt.blogspot.co.id/2012/12/kajian-ekonomi-kelembagaan_17.html

#tugas1