Teori Ekonomi Politik

Ekonomi Politik merupakan bagian dari ilmu filsafat. Pada awalnya ilmu Ekonomi Politik merupakan induk dari ilmu Ekonomi. Terdapat perbedaan tersendiri dari ekonomi politik dan ilmu ekonomi, yaitu struktur kekuasaan. Ekonomi politik beranggapan jika struktur kekuasaan akan mempengaruhi pencapaian ekonomi, sebaliknya jika ilmu ekonomi beranggapan struktur kekuasaan pada masyarakat.

Sejarah dan Pemaknaan Ekonomi Politik

Clark (1998:21-23) menuturkan jika teori ekonomi muncul pada abad 14 dan 16, yang pada masa itu terdapat sebutan masa ‘transformasi besar’ di Eropa Barat. Lalu di abad ke-18 yang dipelopori oleh Voltaire, Diderot, D’Alembert, dan Condilac muncullah abad ‘enlightenment’ di Perancis. Gagasan dari ‘enlightenment’ itu sendiri adalah adanya otonomi individu dan human capital. Enlightenment yang dapat disebut dengan abad Pencerahan, bertumpu pada Science of Society yang merupakan dasar ekonomi politik. Istilah ekonomi politik disebar oleh Antoyne de Montchetien (1575-1621) yang merupakan penulis dari Pernacis, dan bukunya berjudul Triatise on Polytical Economy. Sedangkan Sir James Steuart (1712-1789) yang merupakan penyebar dalam bahasa inggris pada tahun 1767 yang berjudul Inequiry into the Principles of Pollitical Economy.

Para ahli ekonomi pada awalnya mengembangkan gagasan tentang keperluan negara untuk dapat menstimulisasi bisnis. Tetapi pada abad ke-18 gagasan tersebut mendapat tentangan karena beranggapan jika pemerintah bukan agen yang dapat mengatur jalannya bisnis (kegiatan ekonomi) tetapi malah menjadi penghalang kesejahteraan.

Teori Pilihan Publik

Teori ini mendeskripsikan jika para ahli ekonomi politik memandang politik berupa demokrasi yang dapat saling bertukar antar masyarakat, partai politik, birokrat, maupun pemerintah. Masyarakat sendiri sebagai pembeli barang kolektif, pemerintah dan partai politik sebagai penyedia kebijakan publik, sehingga jika dilihat pada jangka panjang mereka (pemerintah/partai politik) dapat meminta dukungan pemilih lewat pemilihan umum. Maka kebijakan dan dukungan tersebut merupakan proses distribusi nisbah ekonomi melalui pasar politik.

Teori Pilihan Publik memiliki asumsi, yaitu :

a. Kecukupan kepentingan material individu memotivasi adanya perilaku ekonomi

b.Motif kecukupan tersebut dapat dengan mudah dipahami jika  menggunakan teori ekonomi neo-klasik

c. Kecukupan kepentingan material individu memotivasi perilaku politik

d. Asumsi kecukupan lebih dapat dipahami dengan teori ekonomi neo-klasik 

Teori Rent-seeking

Teori Rent-seeking merupakan bagian penting dari ekonomi politik, karena pada teori ini menjelaskan perilaku dari para pengusaha, politik, serta kelompok kepentingan. Krueger (1974), merupakan tokoh pertama yang memperkenalkan teori rent-seeking yang membahas praktik kuota impor dimana terdapat perbedaan antara harga batas dan harga domestic. Lalu Bhagwati (1982) dan Srinivasan (1991) mengembangkan teori tersebut.

Rent-seeking merupakan suatu upaya seseorang atau sekelompok meningkatkan pendapatan dengan adanya pemanfaatan regulasi pemerintah.

Khan dan Jomo mengasumsikan, mencari rente adalah memperoleh pendapatan di atas normal dalam pasar yang kompetitif. Selain itu, Krueger juga berpendapat jika aktivitas mencari rente seperti lobi untuk mendapat lisensi akan mendistorsi alokasi sumber daya sehingga membuat ekonomi menjadi tidak lagi efisien.

Teori Redistributive Combines dan Keadilan

Redistribusi langsung merupakan salah satu cara yang dapat digunakan pada pengambil kebijakan. Pandangan tersebut tidak memiliki timbangan pada realitas jika peraturan dapat mengubah keputusan yang diambil oleh seseorang di dalam bidang ekonomi dan mengubah peluang ekonomi. Model kebijakan ini sering digunakan pemerintah dan menyebabkan hilangnya kesempatan perekonomian untuk dapat menciptakan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi.

Rawls, memiliki konsep teori keadilan yang dibagi menjadi dua prinsip, yaitu :

a. setiap orang memiliki hak yang sama pada skema kebebasan dasar yang sejajar dan kompatibel dengan skema kebebasan yang dimiliki oleh orang lain

b. ketimpangan sosial serta ketimpangan ekonomi harus dapat ditangani sehingga :

- diekspetasikan secara logis menguntungkan bagi setiap orang

- dicantumkan posisi serta jabatan yang terbuka bagi seluruh pihak

Prinsip tersebut membuat Rawls yakin jika keadilan merupakan kepatutan atau kepantasan (fairness).

BIAYA TRANSAKSI PERDAGANGAN OFFLINE DAN ONLINE UMKM KOTA MALANG

Biaya transaksi menurut Williamson, adalah biaya untuk menjalankan sistem ekonomi (the cost of running the economic system) dan biaya untuk menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan (cost to a change in circumstances).

Mburu berpendapat, jika biaya transaksi adalah 

1. Biaya pencarian informasi

2. Biaya negosiasi dan keputusan untuk mengeksekusi kontrak

3. Biaya pengawasan, pemaksaan dan pelaksanaan

Sedangkan biaya transaksi menurut Furubotn dan Ritcher, adalah ongkos untuk menggunakan pasar dan biaya untuk member pesanan (order).

Studi kasus kali ini akan membahas tentang perdagangan online dan offline UMKM Kota Malang. Di era saat ini telah banyak sekali perdagangan online. Untuk membangun perdagangan online itu sendiri dibutuhkan biaya operasional, biaya pengiriman, biaya asuransi, serta biaya pengelolaan onlineshop. Dari semua biaya yang telah disebutkan tadi termasuk ke dalam biaya transaksi.

Pertumbuhan ekonomi Kota Malang terus mengalami peningkatan, dapat dikatakan di atas rata-rata, yaitu sebesar 7,57% yang berdasarkan data BPS Jawa Timur pada tahun 2012. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah biaya transaksi yang terdiri dari ex-ante (online) yaitu terdapat biaya negoisasi, biaya pengelolaan iklan, dan biaya administrasi. Lalu ex-post (offline) yaitu terdapat biaya salah adaptasi dan biaya pengiriman. Hal tersebut digunakan untuk perbandingan dari besar biaya transaksi yang dibutuhkan ketika melakukan perdagangan offline dan online.

Dalam perdagangan online, biaya negoisasi lebih tinggi dibandingkan pada perdagangan offline. Karena jarak konsumen yang berbeda-beda menyebabkan waktu bernegoisasi pada konsumen lebih banyak. Jika pada perdagangan offline negoisasi dilakukan secara langsung sehingga tidak memberatkan biaya komunikasi. Resiko kegagalan untuk mencapai kesepakatan pada perdagangan online lebih besar dibandingkan dengan perdagangan offline.

Perdagangan offline sendiri memiliki pengeluaran untuk iklan cukup tinggi dibandingkan dengan perdagangan online, dikarenakan pada perdagangan online lebih sederhana dalam periklanannya. Target pemasaran yang lebih luas pun lebih dirasakan pada perdagangan online dibandingkan perdagangan offline, karena jangkauan perdagangan online yang lebih meluas.

Namun pada sisi biaya administrasi (packaging atau perlengkapan) perdagangan online lebih tinggi dibanding dengan perdagangan offline. Karena perdagangan online melakukan sebuah pengiriman barang yang barang tersebut harus memiliki keamanan yang ketat agar barang konsumen sampai dengan keadaan yang diharapkan (tidak rusak). Jika pada perdagangan offline kebanyakan hanya menggunakan kemasan yang standar. Oleh sebab itu perdagangan online memiliki biaya administrasi yang lebih tinggi.

Rata-rata biaya transaksi pada strategi online  ialah sebesar 15,08. Rata-rata biaya transaksi pada strategi offline sendiri sebesar 12,36. Terdapat kesimpulan jika rata-rata biaya transaksi ex-post cost strategi online lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata biaya transaksi ex-post cost strategi offline.

Teori Ekonomi Biaya Transaksi

Teori biaya transaksi muncul dikarenakan adanya asumsi tentang sifat rasionalitas pada individu yang memiliki keterbatasan. Menurut Baudry dan Chassagnon (2010: 482), teori ini menganalisis organisasi yang berhubungan dengan contractual man berdasarkan asusmsi rasionalitas terbatas dan potensi oportunisme.

a. Definisi Biaya Transaksi

Ronald Coase, merupakan orang yang pertama kali menjelaskan tentang konsep Teori Ekonomi Biaya Transaksi. Artikelnya berjudul "The Nature of The Firm". Menurut Duran dan Mcnutt (2010: 756-757), Todeva (2010: 794) menjelaskan jika teori biaya transaksi berusaha menganalisis alasan-alasan eksistensi perusahaan tersebut dan batasan-batasan.

Coase mendefinisikan biaya transaksi menjadi 3 kategori, yaitu :

1. Penemuan harga yang relevan

2. Biaya negosisasi

3. Biaya mengakhiri pertukaran

Pekaksanaan transaksi dibagi menjadi dua macam oleh Williamson, yang bertujuan untuk dapat mensistematisasi biaya transaksi, yaitu pasar dan hirarki. Williamson menambahkan kemunculan biaya transaksi didasari oleh hak kepemilikan. Oleh karenanya biaya transaksi merupakan biaya atas tenaga kerja, keterampilan/kewirausahaan, lahan, dan juga kapital yang dibutuhkan sebagai transfer input menjadi output (Mburu, 2002:42).

b. Rasionalitas Terbatas dan Perilaku Oportunis

Rasionalitas terbatas memiliki dua prinsip, yaitu :

1. Para individu maupun kelompok terdiri dari beberapa individu dan memiliki keterbatasan kemampuan untuk dapat mengakses informasi yang ada
2.  Tidak adanya kemungkinan yang muncul tentang adanya semua negara beserta semua hubungan dapat dideteksi pada kejadian sebelumnya

Perilaku Oportunis sendiri merupakan upaya mencari keuntungan melalui kegiatan yang bersifat tidak jujur atau curang didalam aktivitas transaksi. Tetapi laba yang diperoleh bersifat keunggulan yang produktif.

Williamson dan Duran menuturkan jika terjadi ketidaksetaraan informasi maka muncul lah perilaku oportunistik itu sendiri. Ia juga membagi sifat oportunistik tersebut, yaitu :

• ex ante oppotunism : pada kegiatan transaksi salah satu pihak memiliki keterlibatan, dan pada objek transaksi memiliki informasi yang terbatas
• ex post opportunism : salah satu pihak dapat menguasai informasi yang lebih banyak dibanding dengan pihak lainnya dimana terdapat potensi moral hazard yang tidak dapat teratasi saat kegiatan transaksi

c. Biaya Transaksi dan Efisiensi Ekonomi

Besaran biaya transaksi muncul dikarenakan adanya beberapa penyimpangan, yaitu :

• Penyimpangan lemahnya jaminan hak kepemilikan
• Penyimpangan pengukuran tugas yang kompleks serta prinsip yang beragam
• Penyimpangan intertemporal
• Penyimpangan lemahnya kebijakan kelembagaan yang berhubungan pada pembangunan serta reformasi ekonomi
• Kelemahan integritas

Inti permasalahan penyimpangan-penyimpangan itu terjadi akibat adanya informasi-informasi yang kurang.

d. Determinan dan Variabel Biaya Transaksi

Zhang mengungkapkan, jika besaran biaya transaksi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :

• What : the identity of bundle of right 
• Who : to identity of agents involved in the exchanges
• How : the institutions, technical and social, governing the exchange and how to organize the exchange