Ekonomi Kelembagaan dan Sistem Ekonomi

Ekonomi kelembagaan yang telah berkembang di negara-negara kapitalis bertujuan agar dapat menerapkan prinsip kapitalisme. Ekonomi kelembagaan kapitalisme diciptakan guna untuk menajmin dan memberikan hak kepemilikan kepada masyarakat. Pada jangka panjang menjelaskan jika praktik-praktik yang dapat menghambat hak seseorang untuk mendapatkan hak kepemilikan privat dapat mengganggu kegiatan ekonomi secara menyeluruh dan menyebabkan disintensif pada pertumbuhan ekonomi.

Marx menyatakan jika perkembangan infrastruktur tidak selalu diikutti oleh penataan superstruktur dan hal tersebut masih terus terjadi sampai saat ini. Dengan adanya kritik tersebut, maka sistem ekonomi sosialis menggunakan faktor-faktor produksi dibawah kontrol negara. Keputusan dari produksi dan juga investasi bukan melalui pasar dan kapitalis, namun perencanaan terpusat yang berisikan target-target tingkat pertumbuhan ekonomi nasionaldan perangkat-perangkat yang dibutuhkan agar dapat mencapai tujuan.

Ekonomi kelembagaan pada sistem ekonomi sosialis dapat dikatakan lebih simple dibandingkan dengan sistem ekonomi kapitalis. Prinsip dari sistem ekonomi sosialis yaitu:

• ·         Negara menyiapkan seluruh regulasi yang diperlukan untuk dapat menggerakkan kegiatan ekonomi
• ·         Pelaku ekonomi tidak membuat kesepakatan dengan pelaku ekonomi yang lain, tetapi setiap pelaku tersebut membuat kontrak dengan negara sesuai aturan yang telah ditetapkan

Kapitalisme memiliki kedekatan pada korelasi kebebasan politik. Maka dari itu lah dianggap kondisi yang cukup penting dalam menuju kebebasan politik. Demokrasi sendiri diharapkan dapat memberikan pengaruh yang cukup positif pada kegiatan ekonomi. Terdapat beberapa variabel penting yang ada dalam demokrasi, yaitu hak kepemilikan dan kebebasan untuk memilih.

Sistem politik otoriter tidak memberikan celah pada kelompok sipil untuk dapat memberikan aspirasi politik dan kebebasan privat lainnya. Negara dalam sistem politik otoriter melakukan sebuah kontrol secara keseluruhan pada aspek kehidupan. Permintaan terhadap barang dan jasa dalam sistem otokrasi terbilang masih sederhana. Rezim yang ada pada otoriter sejalan pada aturan main yang digunakan dan sejalan dengan kemajuan tingkat kesejahteraan dan permintaan masyarakat meningkat.

Terdapat implikasi-implikasi dari liberalisasi, yaitu:

• ·         Efek penguatan pelaku ekonomi yang berskala besar untuk memengaruhi kehidupan dapat dengan mudah dibuktikan, khususnya kebijakan pemerintah.
• ·         Adanya keterbukaan pada sektor swasta  untuk membeli kebijakan pemerintah melalui politik uang.

Fungsi negara bukan hanya menghindari resesi ekonomi atau mengatasi praktik-praktik ekonomi yang dapat merugikam kepentingan pihak lain, tetapi dapat melindungi kepentingan rakyatnya sebagai komitmen sosial. Peran negara adalah membatasi pengaruh ekspansi korporasi besar yang dapat merugikan kepentingan publik dengan adanya beberapa regulasi yang dikeluarkan yang dapat meminimalisir keserakahan modal. Beda halnya dengan ekonomi kelembagaan, peran negara adalah untuk membentuk kerangka kelembagaan yang dapat mengatur hak kepemilikan, kegiatan ekonomi, penegakan, dan eksekusi hukum yang menghasilkan biaya transaksi.

Ekonomi Kelembagaan dan Pertumbuhan Ekonomi

Faktor kesuksesan dalam pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi memiliki cakupan dari kinerja perekonomian yang menyeluruh, yaitu tingkat investasi, penyerapan tenaga kerja, jumlah output, dan peningkatan pendapatan nasional. Jika terdapat negara dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka negara tersebut telah mensejahterahkan seluruh warganya. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu target yang dilakukan sebuah negara untuk upaya pembangunan nasional dengan memakai ekonomi kelembagaan.

Harrord-Donar dan Solow adalah pencetus model pertumbuhan ekonomi yang populer. Model tersebut berfokus pada faktor-faktor produksi (capital stock dan tenaga kerja). Beda halnya dengan sumber daya alam yang dimasukkan pada faktor ketiga ataupun pada stock modal. Funsi produksi sendiri menjelaskan tentang hubungan pengukuran antara tenaga kerja dan stok modal yang dilihat pada tingkat nasional.

Ekonomi kelembagaan menjelaskan jika investasi bukan lah satu-satunya fator pertumbuhan ekonomi, tetapi masih terdapat faktor yang laian. Pertumbuhan ekonomi tanpa adanya peningkatan teknologi merupakan pertumbuhan kasus statis (Yeager, 1998:35-36). Solusi untuk mengatasinya yaitu meningkatkan produktivitas tenaga kerja dengan peningkatan derajat spesialisasi dan pembagian tenaga kerja.

Faktor lainnya adalah dari kelembagaan informal, yaitu agama/keyakinan, budaya, dan code of conduct. Kelembagaan informal sendiri bertujuan untuk memajukan efisiensi dan produktifitas kegiatan ekonomi. Contoh dari kelembagaan informal adalah adanya tingkat disiplin yang tinggi, kerja keras, jujur, dll. Hal tersebut lah yang akan mendorong tinglat produktivitas seorang individu. Tetapi jika warga negara tersebut tidak menjujung kelembagaan informal dengan baik, maka hal yang terjadi adalah kegiatan perekonomian akan terganggu serta produktivitas akan mengalami penurunan (rendah).

Yeager menjelaskan cara-cara untuk dapat meningkatkan teknologi, yaitu:

• ·         Negara tersebut wajib mempercepat dan memperkuat kreativitas manusia
• ·         Adanya upaya untuk pasar modal agar berjalan dengan baik
• ·         Terciptanya lingkungan yang kompetitif sehingga akan menekan korporasi untuk perbaikan produk-produk

Perusahaan merupakan struktur kelola pada fungsi produksi perusahaan tersebut, yang dijelaskan pada pendekatan ekonomi biaya transaksi. Organisasi dan struktur tata kelola perusahaan adalah suatu implikasi yang penting untuk melakukan produksi.

Sclicht (Groenewegen, 2002:548-549), menyatakan jika perusahaan adalah suatu kombinasi dari mekanisme  organisasi, yaitu:

• ·         Pasar internal dengan pertukaran
• ·         Mekanisme pemerintah (komando)
• ·         Mekanisme kebiasaan

Hart (1995), juga menyamaikan mekanisme-mekanisme yang dapat dilakukan untuk mengontrol manajemen tata kelola korporasi, yaitu:

• ·         Model komisaris
• ·         Model perjuangan perwakilan
• ·         Model pemegang saham besar
• ·         Model pengambil alihan paksa
• ·         Model struktur keuangan

Teori Kontrak dan Tindakan Kolektif

Didalam kegiatan transaksi di era sekarang banyak orang yang melakukan kecurangan-kecurangan. Pada kecurangan tersebut banyak orang yang mengalami kerugian akibat ulah orang yang mencari keuntungan dengan tindakan yang salah. Oleh sebab itu muncullah sebuah teori untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu Teori Kontrak dan Tindakan Kolektif.

Teori Kontrak

Teori Kontrak adalah suatu kegiatan produksi yang terjadi antara hubungan produsen serta konsumen. Neoklasik menjelaskan jika teori kontrak merupakan kondisi yang dapat berjalan tanpa adanya biaya transaksi. Tetapi pada nyatanya teori kontrak dapat berjalan dengan adanya biaya transaksi.

Konsep kontrak pada Ekonomi Kelembagaan Baru yang diutarakan oleh Richter adalah mengenai konsep hak kepemilikan dalam hal yang lebih luas dibandingkan dengan konsep hukum tentang kontrak. Kontrak sendiri juga membutuhkan biaya transaksi dan membuatnya sulit untuk ditegakkan.

Klein (1980), berpendapat jika kontrak selalu tidak lengkap karena adanya faktor-faktor berikut:

·        Ketidakpastian, berakibat pada keterbukaan peluang besar bagi munculnya contingencies. Dan dibutuhkan biaya yang dibilang besar untuk dapat mengidentifikasi seluruh respon kemungkinan-kemungkinan ketidakpastian itu.

·        Kinerja kontrak khusus, hal tersebut membutuhkan biaya yang digunakan sebagai pengukuran.

Teori Tindakan Kolektif

Olson (1971), merupakan pelopor pertama dari teori tindakan kolektif. Teori tindakan koletif ini bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada dalam penunggang bebas atau free riders. Tujuan yang lainnya yaitu untuk menciptakan jalan keluar pada pengelolaan sumber daya bersama maupun penyediaan barang publik. Teori tindakan kolektif dapat disukseskan dengan adanya keberagaman kepentingan tiap anggota kelompok. Dengan banyaknya keberagaman, maka semakin sulit untuk dapat memformulasikan kesepakatan bersama karena masing-masing anggota membawa kepentingannya masing-masing.

Titik kritis pada tindakan koletif adalah adanya kemungkinan pihak yang lebih kecil untuk mengeksploitasi pihak yang lebih besar (Olson, 2001).  Perkara tersebut dapat terjadi, maka dari itu disarankan jika kepentingan kelompok bersifat homogen. Selain itu Olson juga menyimpulkan jika keberhasilan tindakan koletif dapat terjamin dengan adanya kelompok kepentingan mendapatkan keuntungan melebihi biaya produksi keseluruhan. Tindakan koletif terencana adalah suatu cara dalam mengatasi free-riders, bukan merupakan sumber munculnya free-riders.

Pilihan Rasional dan Tindakan Komunikatif

Funsi pilihan rasional adalah sebagai suatu landasan eksistensi tindakan koletif. Terdapat dua pendekatan pada pilihan rasional, yaitu:

·        Pendekatan Kuat

Melihat rintangan sosial dan kelembagaan sebagai produk dari tindakan sosial

·        Pendekatan Lemah

Menempatkan halangan sosial dan kelembagaan sebagai suatu kerangka yang berupaya memaksimalkan keuntungan

Miller (1992) menyatakan jika dalam pendekatan kuat terdapat tiga solusi internal, yaitu:

·        Perlu solusi internak yang cukup kuat pada masalah free-riders

·        Menghiraukan isu-isu politik dalam memotivasi orang0orang untuk berpartisipasi

·        Perlunya kerjasama kondisional mutualisme

Selain itu pada pendekatan lemah terdapat dua solusi eksternal, yaitu:

·        Otoritas sentral yang tersedianya seleksi intensif pada pemberian penghargaan bagi orang-orang yang ikut berpartisipasi pada tindakan kolektif. Serta memberikan hukuman bagi orang-orang yang menolak untuk bergabung pada tindakan kolektif (Olson, 1965).

·        Adanya penekanan desentralisasi komunitas daripada otoritas sentral.